Loading

Sewa Menyewa Menurut Islam

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perjanjian sewa menyewa menurut KUHPdt dengan hukum Islam sehingga diperoleh persamaan dan perbedaan dikedua sistem tersebut. Penelitian ini menitikberatkan pada perbandingan mengenai prosedur dan ketentuan isi menurut KUHPdt dan hukum Islam.
Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode komparatif dan termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, artikel dan lain-lain. Analisis data yang digunakan adalah deduksi. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa prosedur sewa menyewa antara KUHPdt dan hukum Islam pada dasarnya sama yaitu dimulai masa penjajakan, penawaran, penerimaan, perumusan naskah, penandatanganan sebagai tanda kesepakatan kemudian pelaksanaan hak dan kewajiban. Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdt adalah sama dengan syarat rukun akad dalam hukum Islam. Subyek sewa menyewa baik dalam KUHPdt maupun hukum Islam ada 2 (dua) yaitu manusia dan badan hukum. Obyek perjanjian sewa menyewa menurut buku III KUHPdt ada 2 (dua) macam yaitu segala sesuatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak dan jasa angkutan namun obyek perjanjian sewa dalam hukum Islam ada 3 (tiga) yaitu segala sesuatu benda, jasa angkutan dan tenaga / keahlian manusia. Sewa menyewa yang obyeknya tenaga / keahlian manusia dalam KUHPdt masuk dalam jenis perjanjian tenaga kerja. Saat terjadinya sewa menyewa dalam KUHPdt dan hukum Islam adalah sama yaitu ketika telah tercapai kata sepakat antara para pihak, karena perjanjian dalam KUHPdt dan hukum Islam sama-sama menganut asas konsensualisme. Bentuk sewa menyewa menurut hukum Perdata ada 2 (dua) macam yaitu biasa dan sewa beli, sementara dalam hukum Islam bentuk sewa menyewa juga ada 2 (dua) macam yaitu sewa menyewa benda nyata dan sewa menyewa dalam tanggungan. Isi perjanjian sewa menyewa menurut KUHPdt dan hukum Islam dimulai dengan judul perjanjian, identitas para pihak, perumusan obyek perjanjian, serta isi perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan lain-lain. Pedoman penafsiran untuk menetapkan isi perjanjian menurut KUHPdt yaitu dalam Pasal 1342, 1343, 1344, 1345, 1347, 1348, 1349 dan Pasal 1350 KUHPdt. Dalam hukum Islam, ada 4 (empat) kelompok kaidah hukum Islam dalam menafsirkan isi perjanjian yaitu kelompok pertama berpegang pada pernyataan kehendak para pihak. Kelompok kaidah yang kedua adalah  yang menyatakan bahwa bila suatu pernyataan itu sudah jelas, maka dipegangi pengertian yang sudah jelas itu, Kelompok kaidah ketiga adalah kaidah yang intinya menyatakan bahwa apabila pengertian yang jelas dari ungkapan para pihak dalam akad tidak jelas maka dilakukan penafsiran dengan mencari makna majazi (kiasan), Kelompok keempat adalah kaidah yang melindungi kedudukan pihak yang lemah dalam akad.
Implikasi teoritis penelitian ini adalah mengetahui persamaan dan perbedaan tentang sewa menyewa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan hukum Islam. Implikasi praktis penelitian ini adalah dapat menjadi bahan pemikiran untuk badan legislatif dalam mewujudkan kepastian hukum dan penyederhanaan hukum.

A. Arti / Pengertian / Definisi Sewa Menyewa
Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Hukum dari sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan. Contoh sewa menyewa dalam kehidupan sehari-hari misalnya seperti kontrak mengontrak gedung kantor, sewa lahan tanah untuk pertanian, menyewa / carter kendaraan, sewa menyewa vcd dan dvd original, dan lain-lain.
Dalam sewa menyewa harus ada barang yang disewakan, penyewa, pemberi sewa, imbalan dan kesepakatan antara pemilik barang dan yang menyewa barang. Penyewa dalam mengembalikan barang atau aset yang disewa harus mengembalikan barang secara utuh seperti pertama kali dipinjam tanpa berkurang maupun bertambah, kecuali ada kesepatan lain yang disepakati saat sebelum barang berpindah tangan.

B. Hal-hal yang Membuat Sewa Menyewa Batal
- Barang yang disewakan rusak
- Periode / masa perjanjian / kontrak sewa menyewa telah habis
- Barang yang disewakan cacat setelah berada di tangan penyewa.

C. Manfaat Sewa Menyewa
- Membantu orang lain yang tidak sanggup membeli barang
- Yang menyewakan memdapatkan menfaat dari sang penyewa

Bila saudara menulusuri berbagai akad yang dibenarkan dalam syari’at Islam, lalu saudara berusaha mengklasifikasikann ya berdasarkan konsekuensi masing-masing, maka saudara dapat mengelompokkannya menjadi tiga kelompok besar:

Pertama: Akad yang mengikat kedua belah pihak.
Maksud kata “mengikat” disini ialah bila suatu akad telah selesai dijalin dengan segala persyaratannya, maka konsekuensi akad tersebut sepenuhnya harus dipatuhi. Siapapun tidak berhak untuk membatalkan akad tersebut tanpa kerelaan dari pihak kedua, kecuali bila terjadi cacat pada barang yang menjadi obyek akad tersebut.
Diantara contoh  akad jenis ini ialah akad jual-beli, sewa-menyewa, pernikahan, dll.

Kedua: Akad yang mengikat salah satu pihak saja, sehingga pihak pertama tidak berhak untuk membatalkan akad ini tanpa izin dan kerelaan pihak kedua. Akan tetapi pihak kedua berhak untuk membatalkan akad ini kapanpun ia suka, walau pihak pertama tidak menyetujuinya.

Diantara contoh akad jenis ini ialah: Akad pergadaian (agunan). Pada akad ini pihak pemberi hutang (kreditor) berhak mengembalikan agunan yang ia terima kapanpun ia suka. Sedangkan pihak penerima piutang (debitor) sekaligus pemilik barang agunan/gadai tidak berhak untuk membatalkan pegadaian ini tanpa seizin dari kreditor.


Ketiga: Akad yang tidak mengikat kedua belah pihak.
Maksudnya masing-masing pihak berhak untuk membatalkan akad ini kapanpun ia suka, dan walaupun tanpa persetujuan dari pihak kedua, dan walaupun tanpa ada cacat pada obyek akad tersebut.
Diantara contoh akad jenis ini ialah: akad syarikat dagang, mudharabah (bagi hasil), penitipan barang, peminjaman perabot rumah tangga.
Manfaat mengetahui pembagian akad ditinjau dari konsekuensinya
Dengan mengetahui pembagian macam-macam akad ditinjau dari konsekwensinya ini, saudara dapat mengetahui hukum berbagai persengketaan yang sering terjadi di masyarakat. Persengketaan yang sering terjadi biasanya berhubungan dengan siapakah yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada barang yang menjadi obyek suatu akad.

Diantara manfaat mengetahui pembagian akad ditinjau dari sisi ini ialah: saudara dapat mengetahui hukum memutuskan akad yang telah dijalin, karena pada akad jenis pertama, tidak dibenarkan bagi siapapun dari pihak-pihak yang telah melangsungkan akad untuk membatalkannya kecuali dengan seizin pihak kedua.
Sedangkan pada akad jenis kedua, maka bagi pihak yang terikat dengan akad tersebut tidak dibenarkan untuk memutuskan atau membatalkan akadnya kecuali atas seizin pihak kedua. Sedangkan pihak kedua berhak membatalkannya kapanpun ia suka, walau tanpa seizin pihak pertama.
Dan pada akad jenis ketiga, kedua belah pihak berhak untuk membatalkan akadnya, kapanpun ia suka dan walaupun tanpa persetujuan pihak kedua.

Dari Rafi' bin Khadij r.a, ia berkata, "Kami adalah penduduk Madinah yang paling banyak kebunnya. Salah seorang dari kami menyewakan kebunnya. Ia berkata, 'Hasil tanah yang ini adalah bagianku dan yang itu adalah bagianmu.' Kadang kala tanah yang ini membuahkan hasil sedang yang satunya tidak membuahkan hasil. Lau Rasulullah saw. melarang mereka dari hal tersebut," (HR Bukhari [2332] dan Muslim [1547]).
Dari Tsabit bin Dhahhak r.a. bahwa Rasulullah saw. melarang muzara'ah (sewa-menyewa sawah), (HR Muslim [1549]).

Penjelasan
  1. Larangan dalam hadits-hadits tersebut berlaku apabila sewa-menyewa tersebut mengandung syarat-syarat yang tidak jelas atau dapat menjurus kepada gharar (ketidak jelasan). Misalnya si pemilik memungut hasil bagian-bagian tertentu untuk dirinya atau mengambil jeraminya (rerumputannya).

    Dalam hadits riwayat Muslim dari Hanzhalah bin Qais al-Anshari, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang sewa-menyewa sawah dengan emas dan perak. Ia menjawab, 'Tidak masalah!' Hanya saja dahulu orang-orang menyewakan tanah mereka pada masa Rasulullah saw. dengan mengambil rerumputan yang tumbuh di pinggiran sawah atau di saluran pengairannya atau mengambil beberapa hasil tanaman. Kadang kala tanaman ini mati dan tanaman yang lain hidup dan kadang kala sebaliknya. Begitulah cara sewa-menyewa tanah yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Rasulullah saw. melarangnya. Adapun bila menyewakannya dengan sesuatu yang jelas dan terjamin, maka dibolehkan."
    Asy-Syaukani berkata dalam kitab Nailul Authaar (VI/13), "Hadits ini menunjukkan haramnya praktek muzara'ah (sewa-menyewa sawah) karena mengandung unsur gharar dan ketidakjelasan yang bisa mengakibatkan pertengkaran."
    Al-Laits bin Sa'ad berkata, "Sewa-menyewa sawah yang dilarang ini apabila para ahli yang paham halal haram mengetahuinya pasti mereka tidak membolehkannya karena bisa menimbulkan mudharat dan kerugian," (HR Bukhari [2346 dan 2347]).
    Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Baari (V/26), "Perkataan al-Laits ini selaras dengan pendapat Jumhur ulama tentang larangan sewa-menyewa sawah yang menjurus kepada gharar dan ketidakjelasan, bukan sewa-menyewa dengan emas atau perak."
  2. Para ulama berbeda pendapat tentang sewa-menyewa sawah dengan sebagian dari hasilnya. Dan berdasarkan pendapat yang terpilih hukumnya boleh. Dalilnya adalah sebagai berikut:

    1. Hadits 'Abdullah bin 'Abbas r.a, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw. tidak melarangnya, hanya saja beliau mengatakan, "Andaikata seseorang memberikan sawahnya kepada saudaranya tentu lebih baik baginya daripada meminta bagian tertentu dari hasilnya," (HR Bukhari [2342] dan Muslim [1550]). 
    2. Kebijakan yang Rasulullah saw ambil terhadap Yahudi Khaibar, beliau memberi mereka kebun kurma dengan kompensasi menyerahkan separuh dari hasilnya kepada beliau. Kebijakan ini berlanjut sampai Rasulullah saw meninggal. 
    3. Keterangan yang dosebutkan dalam hadits Rafi', "Adapun bila menyewakan dengan sesuatu yang pasti dan terjamin maka tidaklah mengapa (yakni boleh)." 
  3. Boleh menyewa tanah atau sawah atau kebun dengan emas atau perak.



Baca Pembahasan Yang Terkait Di Bawah Ini...



0 KOMENTAR:

Post a Comment